Negara yang Mengejutkan

Indonesia adalah negara yang mengejutkan. Pada tahun 1968 Benjamin Higgins menyebut Indonesia sebagai sebuah 'kerusakan kronis' serta 'kegagalan ekonomi terhebat di antara negara-negara kurang maju'. Siapa yang bisa menentangnya? Pendapatan per-kapita pada tahun 1966 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 1938, total defisit anggaran mencapai setengah dari pengeluaran pemerintah, dan pada akhir tahun 1965 tingkat inflasi melampaui 500 persen. Hutang luar negeri mencapai 2,4 milyar dolar pada tahun 1966 – sementara GDP (PDB – Produk Domestik Bruto) hanya berjumlah 1,4 milyar dolar dengan tingkat pertumbuhan tidak lebih dari 2 persen per-tahun. Kemahiran berpidato Presiden Soekarno nyatanya tidak tercermin dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Namun, setelah tiga dekade, Indonesia mengalami perubahan yang begitu baik. Sangat progresif sehingga pada tahun 1996 seorang ekonom bernama Hal Hill menulis bahwa Indonesia pada tahun 1990-an 'hampir tidak bisa dikenali' jika dibandingkan dengan Indonesia di tahun 1960-an. Bank Dunia dengan cepat (terlalu cepat, menurut Paul Krugman) menyebutnya sebuah keajaiban. Namun Hill mengatakan bahwa hal ini adalah pragmatism dan bersifat ortodoks; lingkungan ekonomi dan politik yang stabil, hak kepemilikan yang dihormati, serta ditekannya tingkat perubahan harga, inter alia.

Jika saja hal baik dapat bertahan selamanya.

Tanpa diduga, tsunami finansial menyerang. Krisis finansial Asia yang terjadi pada tahun 1997 hingga 1998 berdampak sangat buruk bagi Indonesia, keadaan Indonesia jauh lebih bersusah payah dibandingkan negara-negara tetangganya, termasuk Thailand sebagai titik awal krisis. Perekonomian menukik ke garis negatif, inflasi melonjak, dan tingkat pengangguran meningkat. Dunia politik carut marut – berpuncak pada runtuhnya rezim Soeharto.

Apa yang salah? Rupanya, pencapaian Soeharto membuatnya  cepat puas diri, kebijakan ekonomi yang dibuatnya menjadi kurang cerdas. Dalam upaya menanggulangi krisis, Indonesia menerima aliran modal ringan dengan jumlah besar. Namun modal tersebut diterima dalam bentuk pinjaman jangka pendek dan investasi portofolio – umumnya tanpa dilindungi kebijakan untuk menghindari kerugian berkelanjutan. Regulasi finansial yang longgar ini mengakibatkan modal terlalu mudah untuk lari keluar negeri ketika keadaan menjadi terlalu rumit (pada kenyataannya, hal ini juga berlaku pada dana domestik). Keadaan diperburuk dengan luasnya korupsi dan lemahnya pemerintahan – kedua hal tersebut berpusat dan meruncing di bisnis-bisnis milik keluarga Soeharto. Maka terjadilah keruntuhan.

Butuh waktu sekitar satu dekade bagi negeri ini untuk bangkit kembali. Atau lebih tepatnya, hanya satu dekade, cukup mengejutkan bagi orang-orang yang menyangka Indonesia akan berkesusahan seperti Uni Soviet mengingat lebih beratnya bencana yang harus ditanggung. Namun Indonesia pantang menyerah. Negeri ini melakukan reformasi penting, tidak hanya di sektor ekonomi, namun juga di lahan politik (pikirkan mengenai desentralisasi – sebuah desentralisasi besar-besaran namun, secara mengejutkan, jauh dari istilah Balkanisasi).

Di sisi fiskal, penstrukturan anggaran berhasil ditingkatkan. Terinspirasi oleh Perjanjian Maastricht di Eropa, pemerintah memutuskan bahwa defisit anggaran tidak diperbolehkan melebihi 3% dari PDB sedangkan hutang public dibatasi pada 60% dari PDB. Pada sektor moneter, Bank Indonesia bergeser ke rezim independen dengan menerapkan nilai tukar yang tidak tetap serta penargetan inflasi. Bidang perdagangan pun semakin membaik, banyak hambatan perdagangan berhasil dihapuskan. Semua hal tersebut membuat Indonesia terkendali, bahkan saat Krisis Finansial Global menyerang di tahun 2008. Hasil dari kebijakan yang baik? Tentu. Walaupun keberuntungan juga memegang peranan. Indonesia memiliki pasar domestik yang besar, pasar modal yang tidak banyak, dan ketergantungan terhadap ekspor yang relative rendah (dapat pula dikatakan telah meninggalkan rekan-rekannya). Bagaimanapun juga, Indonesia berhasil menanggulangi KFG dengan sukses sebagaimana Cina dan India. Bagi beberapa orang, kegigihan Indonesia adalah hal yang juga mengejutkan.

Kita lihat masa pemerintahan Presiden Yudhoyono. Ia berhasil mengembalikan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan menjaganya di posisi yang cukup stabil. Walaupun ketidakadilan meningkat, jumlah kemiskinan berhasil ditekan, meskipun perlahan. Tingkat pengangguran juga menurun – walau pun penciptaan sektor pekerjaan formal tumbuh dengan lambat. Indonesia di bawah kepemimpinan Yudhoyono tumbuh semakin mencolok di mata internasional (nyatanya mungkin ia terlihat lebih berhasil di pandangan internasional dibandingkan pandangan rakyatnya sendiri). Tentunya tantangan tetap ada. Dua rintangan utama perekonomian Indonesia saat ini adalah buruknya sektor logistik dan lemahnya infrastruktur, kendati beberapa kemajuan telah berhasil dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Masuk pada jaman Joko 'Jokowi' Widodo. Ia memulai dengan penuh kejutan: perilaku rendah hati, lelaki yang merakyat berhasil mengalahkan seorang jenderal terpandang untuk memimpin seperempat miliar populasi yang demokratis. Dalam beberapa kesempatan, bahkan ia Nampak terkejut dengan dirinya sendiri. Langkah beraninya untuk memberhentikan subsidi bahan bakar patut dihargai. Namun Jokowi dihadapkan dengan lebih banyak lagi masalah – dan cara ia menghadapinya tidak selalu mengesankan. Dengan susunan kabinet yang dapat dibilang lemah dan anggota parlemen yang saling bersitegang, perjalanannya memimpin negeri ini tidak akan mudah. Pandangan maritimnya yang mengundang banyak perhatian tidak bisa sepenuhnya dibilang baru. Tujuannya serupa dengan perbaikan logistik dan infrastruktur milik Yodhoyono – namun lebih terfokus. Sikapnya dalam memberantas korupsi dapat dinilai mengecewakan. Namun siapa yang tahu, mungkin ia menyimpan kejutan lain? Para ekonom tidak suka kejutan (Anda pikir apa alasan kami mempelajari regresi?). Memang Indonesia adalah negara yang menarik. Waktu yang akan berbicara.

Arianto A. Patunru adalah seorang ekonom di Australian National University. Ia mengepalai Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEUI) serta aktif sebagai pengajar sebelum berpindah ke Australia.